SALAH satu peristiwa yang cukup mencuri perhatian publik
beberapa waktu lalu ialah dibebaskannya Antasari Azhar, sang mantan Ketua KPK.
Tuduhan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya mengharuskannya mendekam di balik
jeruji besi selama tujuh tahun lebih. Banyak pihak menengarai kasusnya ialah
kriminalisasi karena hingga saat ia dibebaskan, tuduhan tersebut masih belum
terbukti. Terlepas dari kontroversi mengenai kasusnya, di mata banyak orang
Antasari tetap dianggap sebagai figur yang memiliki integritas tinggi dalam
mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan negara. Sosok jujur, teguh, serta
berkukuh di atas prinsip kebenaran meskipun harus mempertaruhkan hidupnya.
Berbicara tentang integritas,
Clive Staples Lewis, novelis berkebangsaan Inggris yang populer dengan salah
satu karya fiksinya The
Chronicles of Narnia pernah
berujar, “Integrity is doing the right thing even when no one is watching.”
Ya, melakukan hal yang benar di hadapan banyak orang ialah sesuatu yang
mainstream, tetapi melakukan sesuatu yang baik dan benar tanpa disorot
banyak mata ialah barang langka yang sulit ditemukan dalam konteks sosial
masyarakat kita.
Hal serupa juga menjangkiti pendidikan Indonesia. Proses pendidikan yang sejatinya
diharapkan mampu menjadi pilar dasar dalam membentuk watak jujur penuh
integritas ternyata begitu rapuh dan mudah dirobohkan untuk kepentingan sesaat.
Proses pendidikan kita yang selama ini hanya menitikberatkan pada hasil tanpa
memberikan ruang apresiasi terhadap proses telah berhasil membuat para pelaku
pendidikan menggadaikan integritas mereka karena yang terlintas dalam benak
mereka ialah menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil yang ditargetkan.
Rasanya tidak berlebihan jika
saya mengatakan pendidikan kita sedang mengalami krisis integritas. Potret ini
tercuplik dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Indonesia yang merilis hanya 503 sekolah jenjang SMP dan SMA dari
seluruh Indonesia yang terindeks pada kategori memiliki integritas tinggi
dalam pelaksanaan UN 2016.
Padahal, jumlah ini hanyalah 1% dari total jumlah SMP dan
SMA (47.897) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan kata
lain, mayoritas lembaga pendidikan di negeri ini miskin integritas. Dengan
demikian, tidak mengherankan jika produk yang dihasilkan pendidikan kita hari
ini ialah generasi politisi korup dan akademisi yang senang akan plagiarisme.
Bahkan, menurut guru besar ilmu
politik dari Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat, Jeffrey A
Winters, yang juga Ketua Dewan Pengawas Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF), sebuah lembaga yang
mewadahi mahasiswa Indonesia dalam melanjutkan studi doktoral di Amerika
Serikat, mayoritas mahasiswa calon penerima beasiswa dari Indonesia cenderung
terindikasi plagiat dalam menulis esai mereka. Kalaupun kita tidak merasa malu
dengan paradigma ini, setidaknya fakta ini dapat menyadarkan kita bahwa
kualitas jebolan pendidikan negeri ini lack
of integrity.
Jika full day school (FDS) yang diwacanakan Mendikbud
Muhadjir Effendy beberapa waktu silam dianggap sebagai proyeksi pendidikan
karakter bagi siswa-siswi Indonesia, tahapan evaluasinya tetap mengandalkan result oriented. Karena itu,
sama saja keluarannya ialah generasi yang mewarisi karakteristik gemar
berkompetisi untuk meraih nilai tertinggi meskipun dengan cara yang tidak semestinya.
Akhirnya, pendidikan karakter hanya menjadi jargon komersial belaka, tanpa
benarbenar menyentuh substansi dari karakter itu sendiri, yaitu integritas.
Karena itu, indeks penilaian
integritas yang digagas mantan Mendikbud Anies Baswedan merupakan angin segar
bagi pendidikan Indonesia. Setelah puluhan tahun dimensi proses dalam
pendidikan kita kurang mendapatkan ruang apresiasi, kini ia menemukan
habitatnya. Meminjam jargon Pak Jokowi, ‘Revolusi Mental’, setidaknya gagasan
ini mampu merevolusi mental serta pikiran para pelaku pendidikan bahwa untuk
dihargai dan diapresiasi tidaklah harus mengandalkan nilai tinggi, tetapi cukup
melewati proses dengan benar, jujur serta bermartabat.
Hal ini pula yang semestinya
menjadi perhatian Pak Muhadjir saat ini. Selain melanjut kan program penilaian
integritas yang telah digagas pendahulunya, demi memanifestasikan salah satu
Nawa Cita Presiden terkait pendidikan, melakukan revolusi karakter bangsa,
seyogianya eranya Pak Muhadjir fokus melahirkan program-program evaluasi
pendidikan yang bertumpu pada proses. Kalaupun gagasan penghapusan UN dijegal
pemerintah, sejatinya ia tidak akan menjadi masalah jika saja juklak (petunjuk
pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) implementasinya berorientasi pada
proses.
Hal itu bertujuan agar masyarakat
kita semakin mampu mengapresiasi proses tanpa perlu merasa takut terhadap hasil
yang akan diperoleh. Tentu, fase itu menjadi sebuah harapan baru terhadap
lahirnya generasi-generasi berintegritas di masa yang akan datang. Generasi
aparatur hukum yang tidak mudah dibeli, politisi yang bebas korupsi, akademisi
cerdas dengan karya orisinal, serta penguasa yang tidak mudah diajak kompromi
untuk melakukan praktik kejahatan.
Praktik
membangun integritas di Sukma Bangsa
Sebagai salah satu guru yang
telah hampir lima tahun mengajar di Sekolah
Sukma Bangsa (SSB) Pidie,
salah satu dari tiga Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, saya mendapati jauh sebelum
mantan Mendikbud Anies Baswedan mencanangkan indeks penilaian integritas,
sekolah ini telah lebih dulu mengimplementasikan praktiknya.
No Cheating di SSB Pidie bukan hanya slogan dan jargon, melainkan
nilai jujur yang berusaha diinternalisasikan untuk membentuk siswa
berintegritas. Bukan hanya ketika ujian nasional (UN) berlangsung, pengawasan
ketat terhadap perilaku menyontek digelar. Namun, pembelajaran seharihari pun
mewajibkan setiap guru untuk tidak permisif terhadap segala macam bentuk
kecurangan yang dilakukan siswa.
Bahkan, kesediaan para orangtua siswa dalam
menandatangani kontrak integritas untuk berperilaku jujur tanpa menyontek
selama proses pembelajaran berikut dengan konsekuensi yang akan diterima
apabila melanggarnya, telah menjadi syarat utama dalam penerimaan calon siswa
baru tiap tahunnya.
Proses memperjuangkan integritas
memang tidaklah mudah, bahkan sering kali berbenturan dengan banyak pihak,
sebagaimana pengalaman mengeluarkan 11 siswa yang terindikasi menyontek pada
pelaksanaan UN 2012 silam yang bukan hanya mendapati pertentangan dari orangtua
siswa terkait, bahkan pemangku otoritas di dinas pendidikan kala itu juga
menuding keputusan SSB Pidie keliru.
Karena itu, menghadirkan lembaga
pendidikan alternatif yang memperjuangkan pembentukan integritas peserta didiknya
di negeri yang dilanda krisis integritas ini bukanlah perkara mudah, kalaupun
tidak ingin dikatakan mustahil. Setidaknya, SSB Pidie sebagai salah satu di
antara banyak sekolah lainnya di luar sana yang mengimplementasikan hal yang
sama akan selalu berada di garda depan dalam membangun generasi jujur
berintegritas.
Kalaupun pada prosesnya terasa
hambar karena tak kunjung mendapat apresiasi dari apa yang telah dipraktikkan
selama 10 tahun lebih, tapi biarlah ia tetap berada di jalan sunyi. Karena
sejatinya sebuah integritas ialah melakukan sesuatu dengan benar meski tidak
ada yang memuji. “Real integrity is doing the right thing, knowing that
nobody’s going to know whether you did it or not”, Oprah Winsfrey. Selamat
tahun baru! semoga pendidikan kita memiliki resolusi yang lebih konkret untuk
membangun integritas dalam mengawali tahun ini.
Marthunis, Kandidat Master of Education Di Tempere University,
Finlandia | Media Indonesia, 2 Januari 2016
0 komentar:
Posting Komentar